DPD RI Terima Audiensi AKSI, Bahas Penguatan Peran Desa dalam Pembangunan Nasional
 |
| Sekjend DPD AKSI Eko Mulyadi S.Ip saat bersama Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin pada Audiensi Rabu 5 November 2025 |
Jakarta | Metrowilis.com- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai usulan dan aspirasi dari para kepala desa terkait penguatan peran desa dalam pembangunan nasional.
Pimpinan DPD RI Sultan B. Najamudin mengatakan bahwa pihaknya mencatat sejumlah aspirasi penting yang disampaikan oleh para kepala desa. Menurutnya, desa merupakan struktur pemerintahan paling depan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami sudah banyak mendengar dan mencatat aspirasi yang baik dari desa, karena struktur paling bawah itu adalah desa. Usulan-usulannya beragam, namun semangatnya sama, yakni memperjuangkan kemajuan desa,” ujar Sultan kepada wartawan.
Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan bahwa salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur tentang fungsi legislasi, advokasi, serta pengawasan terhadap kebijakan desa.
Selain itu, AKSI juga mengusulkan agar program ekonomi desa diperkuat melalui ekosistem produksi dan konsumsi lokal. Tujuannya untuk mendorong perputaran ekonomi langsung di tingkat desa serta mengoptimalkan anggaran pemberdayaan masyarakat.
«“Teman-teman kepala desa mengusulkan agar ekosistem ekonomi berlangsung langsung di desa. Misalnya kebutuhan pangan seperti sayur, beras, telur, tempe, atau lele bisa disediakan dan dikonsumsi di desa sendiri. Ini akan menciptakan mobilisasi ekonomi yang tinggi,” jelas Sultan.»
DPD RI, lanjut Sultan, berkomitmen tidak hanya melakukan fungsi pengawasan, tetapi juga mengawal implementasi kebijakan pemerintah agar benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami tidak hanya mengawasi, tapi juga mengawal. Kami ingin memastikan bahwa program-program baik dari pemerintah benar-benar berjalan dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPD RI akan menggelar rapat lanjutan pada 10 November 2025 dengan mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Koperasi dan UKM. Pertemuan ini akan membahas sinergi program desa dengan penguatan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu fokus pembahasan.
“Kami akan menindaklanjuti usulan dari AKSI dengan mengundang Kemendes sebagai leading sector dana desa, serta Kementerian Koperasi untuk membahas kaitannya dengan Koperasi Merah Putih,” pungkas Sultan.
Sementara itu, Sekjend DPD AKSI Eko Mulyadi, S.Ip menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat turut membantu percepatan pembangunan infrastruktur desa. Ia menilai masih banyak sarana dan prasarana di desa yang rusak dan membutuhkan perhatian serius.
"Pemerintah pusat harus membantu pembangunan infrastruktur desa, karena masih banyak infrastruktur desa yang rusak,” ujarnya.
Audiensi antara DPD RI dan AKSI ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa demi terwujudnya pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. (AZ/Red)
