Destinasi Wisata Bukit Suharto Mangkrak, Kenapa?
Ponorogo || Metrowilis.com - Destinasi wisata Bukit Suharto kembali menjadi sorotan publik. Di tengah pembangunan wahana dan rest area yang tampak megah di kawasan hutan Perhutani, operasional wisata tersebut justru belum berjalan maksimal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah proyek wisata itu benar-benar siap dijalankan, atau justru sedang menuju nasib sebagai aset mangkrak baru?
Kawasan wisata yang digadang-gadang mampu menjadi magnet baru pariwisata di wilayah Ponorogo utara itu hingga kini masih berkutat pada persoalan administrasi dan legalitas. Padahal, pembangunan fisik di lapangan terlihat sudah cukup masif.
Asper BKPH Sumoroto KPH Madiun, Marzuki, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2026), mengakui bahwa pengelolaan wisata Bukit Suharto masih dalam proses pengajuan sejumlah dokumen legalitas yang belum lengkap.
“Untuk saat ini masih proses pengajuan surat-surat yang kurang dalam legalitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat dua pihak yang saat ini terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut, yakni Koperasi Konsumen Jaya Mandiri Sejahtera dan Koperasi Konsumen Subur Lestari. Menurutnya, koordinasi dengan Kantor Perhutani Madiun juga masih terus dilakukan, khususnya terkait revisi proposal pengelolaan dan analisa usaha.
“Koordinasi dengan kantor Perhutani Madiun terus dilakukan, salah satunya terkait perbaikan proposal dan analisa usaha,” tambahnya.
Namun di tengah penjelasan tersebut, kritik publik justru semakin menguat. Banyak warga menilai pembangunan wisata terkesan terburu-buru tanpa kesiapan konsep matang sejak awal. Sejumlah wahana telah berdiri, rest area dibangun cukup besar, tetapi kepastian operasional hingga kini belum juga jelas.
Situasi itu memunculkan ironi tersendiri. Di satu sisi, Bukit Suharto disebut-sebut memiliki panorama alam yang potensial dan strategis untuk mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, lemahnya kesiapan administrasi dan manajemen justru menjadi penghambat utama.
Publik pun mempertanyakan pola pembangunan yang dinilai lebih fokus pada pembangunan fisik dibanding penataan legalitas dan konsep bisnis jangka panjang. Sebab tanpa kepastian pengelolaan yang profesional, berbagai fasilitas yang sudah terbangun berisiko menjadi bangunan kosong di tengah kawasan hutan.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi gambaran persoalan klasik pengembangan wisata daerah: semangat membangun sering kali lebih cepat dibanding kesiapan tata kelola. Akibatnya, proyek wisata yang semula diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi justru rawan berhenti di tengah jalan.
Jika dikelola secara serius, Bukit Suharto sebenarnya memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan baru di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Dukungan alam, akses yang mulai berkembang, hingga konsep wisata terpadu bisa menjadi kekuatan utama.
Namun tanpa kepastian legalitas dan arah pengelolaan yang jelas, masyarakat khawatir kawasan tersebut hanya akan menjadi simbol ambisi pembangunan yang belum matang — megah di awal, tetapi perlahan terbengkalai sebelum benar-benar hidup.
Hingga kini, sebagian masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pihak pengelola maupun Perhutani terkait kepastian operasional wisata Bukit Suharto. Sebab publik tentu berharap, kawasan yang telah menyedot perhatian dan investasi pembangunan itu tidak berakhir sebagai proyek setengah jadi di tengah hutan.(red)
