Pemerintah Siapkan Forum Sinergi Pusat dan Daerah untuk Perkuat Ekonomi Syariah Nasional
Jakarta, Metrowilis.com – Pemerintah Indonesia akan mempertegas langkah kolektif dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui penyelenggaraan Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, yang menjadi bagian dari rangkaian acara The 12th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025.
Kegiatan berskala nasional ini dijadwalkan berlangsung di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, dan merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Forum tersebut rencananya akan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wakil Presiden RI periode 2019–2024 K.H. Ma’ruf Amin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dijadwalkan akan memaparkan perkembangan pesat ekonomi syariah nasional yang kini diakui dunia. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Indonesia berhasil naik dari peringkat ke-10 menjadi ke-3 dalam Indeks Ekonomi Syariah Global, yang dinilai sebagai hasil nyata dari sinergi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diperkirakan akan menekankan pentingnya ekonomi syariah sebagai bagian dari prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial, serta pengembangan industri halal dan UMKM,” ujarnya dalam keterangan pers sebelumnya.
Adapun K.H. Ma’ruf Amin akan menyoroti pentingnya membangun fondasi hukum yang kuat dan literasi masyarakat yang inklusif, agar ekonomi syariah mampu tumbuh secara berkelanjutan.
“Prinsip penting yang harus kita pegang adalah membangun konstitusi ekonomi syariah melalui Undang-Undang sebagai navigasi, serta memperkaya literasi masyarakat,” pesan Ma’ruf.
Dalam sesi diskusi panel, perwakilan dari Kemendagri, Bappenas, dan KNEKS akan membahas integrasi kebijakan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu fokus utama ialah penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai motor penggerak ekonomi syariah di tingkat lokal.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama KDEKS akan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi Syariah, yang ditargetkan rampung paling lambat pada 22 Oktober 2025.
Forum ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia.
(Redaksi: Metrowilis.com)
