Sekda Ponorogo Dorong Kepala SPPG Utamakan Kualitas Layanan MBG, Bukan Sekedar Kuantitas
PONOROGO, METROWILIS.COM – Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan kepada siswa. Lebih dari itu, kualitas pelayanan, pemenuhan persyaratan teknis, serta tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh para penerima.
Pesan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mendorong peningkatan standar pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala SPPG diharapkan terus melakukan pembenahan, memperkuat koordinasi dengan satuan tugas (satgas), serta memastikan proses internal pengelolaan tidak mengganggu pelayanan pemenuhan gizi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Dr. Agus Sugiarto, M.Si., yang akrab disapa Pak Ugin, menegaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah pusat yang perlu didukung bersama melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab.
"Kita akan dorong kepala SPPG agar meningkatkan standar pelayanan dan berkoordinasi dengan satgas," ujar Pak Ugin, Jumat (23/10/2026) saat dikonfirmasi terkait adanya beberapa SPPG yang disuspend sehingga siswa tidak mendapatkan jatah makan bergizi lagi.
Menurutnya, dukungan terhadap program MBG harus diwujudkan melalui pelayanan yang semakin baik, bukan sekadar menjalankan kegiatan secara rutin. Koordinasi antarpihak dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan diperlukan agar berbagai persoalan dapat segera ditangani tanpa mengganggu hak penerima manfaat.
Pak Ugin juga mengingatkan agar proses bisnis di lingkungan internal pengelola SPPG tidak sampai memengaruhi fungsi utama pelayanan gizi. Sebab, program ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan para siswa.
Karena itu, setiap kekurangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perlu menjadi perhatian bersama untuk segera dipenuhi sesuai ketentuan.
"Hal-hal yang memang perlu dicukupi, ayo kita dorong untuk dicukupi, karena apa pun akan berdampak," lanjutnya.
Kualitas Menjadi Kunci Keberhasilan MBG
Lebih jauh, Pemkab Ponorogo mendorong manajemen SPPG agar tetap memperhatikan seluruh persyaratan teknis dalam menjalankan pelayanan. Pemenuhan standar tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga mutu pelaksanaan program sekaligus melindungi kepentingan para penerima manfaat.
Dalam pandangan Pak Ugin, pengelolaan program pemenuhan gizi tidak semestinya hanya berorientasi pada jumlah produksi maupun distribusi. Aspek kualitas harus menjadi prioritas karena makanan yang disediakan berkaitan dengan kebutuhan gizi dan kesehatan siswa.
Dengan demikian, kepentingan bisnis internal pengelola tidak boleh mengesampingkan standar pelayanan maupun merugikan pihak lain. Tata kelola yang baik perlu berjalan seiring dengan komitmen untuk memberikan layanan yang memenuhi ketentuan.
"Jadi jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Itu yang kita dorong, karena ini menyangkut gizi dan kesehatan para siswa," pungkas Pak Ugin.
Dorongan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan, koordinasi, dan pembenahan berkelanjutan dalam pelaksanaan MBG di Ponorogo. Ke depan, peningkatan standar pelayanan SPPG diharapkan tidak hanya memperkuat pelaksanaan program pemerintah pusat, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi siswa berjalan dengan baik, aman, dan sesuai persyaratan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan semata-mata tentang berapa banyak makanan yang tersalurkan, melainkan juga tentang kualitas pelayanan dan manfaat nyata yang diterima para siswa.
