Tambang Ngebel Disorot, DPRD Provinsi Dorong Tindak Tegas
Ponorogo – metrowilis.com
Bayangan masa depan kawasan wisata Telaga Ngebel kini tengah berada di ujung keseimbangan. Di satu sisi, geliat ekonomi lokal dan potensi sumber daya alamnya menawarkan harapan. Namun di sisi lain, aktivitas pertambangan yang kian marak menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.
Pekan ini, langkah tegas datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Miseri Efendy, yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi tambang di wilayah Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Sidak tersebut bukan tanpa alasan—gelombang laporan dari masyarakat terus mengalir melalui pesan WhatsApp ke ponsel pribadinya, berisi keluhan tentang dampak aktivitas tambang yang dianggap mulai mengancam alam dan kenyamanan hidup warga.
“Banyak laporan dari masyarakat yang masuk langsung ke WhatsApp saya. Ini tidak bisa diabaikan, apalagi Ngebel merupakan kawasan yang sensitif karena berkaitan dengan lingkungan dan pariwisata,” ujar Miseri Efendy di sela-sela sidak, Selasa (20/1/2026).
Langkah Miseri bukan sekadar simbolik. Sidak ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil rapat koordinasi antara DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Ponorogo yang digelar sepekan sebelumnya. Dalam kunjungannya, Miseri tidak sendirian. Ia didampingi Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, Hj. Atika Banowati, serta sejumlah perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, BPBD, dan instansi teknis lainnya.
Kehadiran bersama unsur legislatif dan eksekutif di lapangan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak ingin lagi sekadar menonton persoalan tambang yang berlarut-larut.
Langkah Tegas di Depan Mata
Plt. Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bertindak jika ditemukan pelanggaran. Ia menekankan bahwa aspek kelestarian alam dan keselamatan masyarakat adalah harga mati.
“Kami tidak ingin ada aktivitas yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya tegas.
Nada yang sama disampaikan oleh Hj. Atika Banowati. Ia menilai sinergi antara DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar penanganan persoalan pertambangan tidak setengah hati. Dari hasil sidak awal ini, tim akan menelusuri lebih dalam perizinan, dokumen lingkungan, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang.
“Hasilnya nanti akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penertiban atau penghentian sementara kegiatan tambang yang bermasalah,” kata Atika.
Harapan Baru dari Lereng Ngebel
Bagi masyarakat Ngebel, kedatangan rombongan pejabat ini menjadi titik terang setelah lama menyuarakan keresahan. Mereka berharap sidak kali ini bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari kebijakan tegas dan perubahan nyata demi menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
Telaga Ngebel sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Ponorogo. Keindahannya menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga, baik melalui pariwisata maupun sektor penunjang lainnya. Namun ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan bisa menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani.
Jika hasil sidak dan evaluasi nanti benar-benar ditindaklanjuti, bukan mustahil tahun 2026 akan menjadi momentum kebangkitan tata kelola lingkungan di Ponorogo—di mana pengawasan tambang tidak hanya menjadi slogan, tapi menjadi gerakan nyata menjaga bumi reog dari eksploitasi berlebihan.
