Kemendagri Minta Pemda Aktif Kendalikan Inflasi, Tomsi Tohir: “Perubahan Harga Sekecil Apa pun Terasa di Masyarakat”
 |
| Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir |
Jakarta, metrowilis.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam memantau dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap perubahan harga di pasar, khususnya kebutuhan pokok, berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Inflasi 5,32 persen di satu provinsi saja sudah sangat terasa perubahannya bagi masyarakat. Kami mohon ini menjadi perhatian para gubernur,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi nasional tahun-ke-tahun (September 2025 terhadap September 2024) tercatat sebesar 2,65 persen, sedangkan inflasi bulanan (September 2025 terhadap Agustus 2025) berada di angka 0,21 persen. Meski tergolong moderat, Tomsi menyoroti beberapa daerah dengan lonjakan harga cukup tinggi.
Daerah dengan Inflasi Tertinggi
Untuk tingkat provinsi, inflasi tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah.
Sementara di tingkat kabupaten, Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci menjadi wilayah paling terdampak.
Adapun di kategori kota, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau menempati posisi atas dalam daftar inflasi tertinggi.
Belajar dari Daerah yang Terkendali
Tomsi menekankan pentingnya kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas harga. Ia mendorong Pemda meniru langkah-langkah pengendalian inflasi dari wilayah lain yang lebih stabil.
“Pemda harus rutin mengecek perkembangan harga di lapangan dan segera melakukan evaluasi program bila inflasi tinggi,” ujarnya.
Menurut Tomsi, pengendalian harga pangan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, para pejabat daerah wajib memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau.
“Kita bekerja setiap minggu tiga jam dalam rapat ini bukan sekadar formalitas, tapi untuk benar-benar mengabdikan diri agar harga pangan tidak melonjak,” tegasnya.
Langkah Konkret di Lapangan
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil menekan harga komoditas strategis seperti beras dan minyak goreng. Namun, ia meminta upaya tersebut terus diperkuat dengan langkah konkret, antara lain:
- Menggelar operasi pasar murah,
- Melakukan sidak ke pasar dan distributor agar stok tidak ditahan,
- Menjalin kerja sama antar-daerah penghasil komoditas,
- Mendorong gerakan menanam pangan lokal,
- Menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk stabilisasi harga, serta
- Memberikan dukungan transportasi dari APBD.
“Kalau kita mau kerja, mau usaha, harga bisa dikendalikan. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan rajin dan gigih, pasti bisa,” tandasnya.
Sinergi Lintas Lembaga
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
Hadir pula secara virtual Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra.(red)
Melalui rapat koordinasi mingguan tersebut, Kemendagri berharap sinergi antarinstansi pusat dan pemerintah daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.
(red)
Apakah ingin saya tambahkan kutipan dari narasumber lain seperti pernyataan Kepala BPS atau Bapanas biar lebih kaya perspektif, Gus?
