Pemkab Ponorogo Tembus Tiga Besar Jawa Timur, Nama Rupabumi Jadi Benteng Identitas dan Warisan Budaya Daerah
PONOROGO, METROWILIS.COM – Di balik nama sebuah desa, masjid, sungai, gunung, hingga kawasan pemakaman, tersimpan jejak sejarah dan identitas suatu daerah. Nama-nama tersebut bukan sekadar penanda lokasi, melainkan bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat yang perlu dijaga dan dibakukan.
Kesadaran itulah yang terus dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui penyelenggaraan nama rupabumi dan pembaruan data geospasial. Upaya tersebut kini membuahkan prestasi membanggakan. Kabupaten Ponorogo berhasil menembus tiga besar Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat Jawa Timur dalam kategori pemerintah kabupaten terbaik.
Capaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, sekaligus menjaga identitas geografis, sejarah, dan warisan budaya lokal.
Keseriusan tersebut terlihat dari proses pengumpulan, penataan, hingga pembakuan nama-nama wilayah dan objek geografis yang tersebar di seluruh wilayah Ponorogo.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Ponorogo, Bambang Suhendro, menjelaskan bahwa penyelenggaraan nama rupabumi dilakukan dengan mengacu pada data geospasial yang memuat lokasi geografis, dimensi atau ukuran, serta karakteristik objek alam maupun buatan manusia.
"Kami menata dan membakukan nama-nama wilayah serta objek geografis berdasarkan data geospasial yang dikumpulkan," ungkap Bambang saat menyampaikan paparan Penyelenggaraan Nama Rupabumi di hadapan tim penilai Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (3/11/2026).
Menurut Bambang Gulo, sapaan akrab Bambang Suhendro, pekerjaan tersebut bukan perkara sederhana. Data yang harus ditelaah jumlahnya mencapai puluhan ribu.
Pada target tahun 2025, terdapat 24.489 data, dengan 5.998 di antaranya telah rampung melalui proses penelaahan. Sementara itu, sebanyak 872 data awal pada tahun 2026 seluruhnya telah selesai ditelaah.
Ponorogo juga memiliki dua misi utama dalam penyelenggaraan nama rupabumi. Pertama, memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Kedua, mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dua misi tersebut menunjukkan bahwa pembakuan nama geografis bukan hanya pekerjaan administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Terlebih, di era digital, keberadaan data geospasial yang akurat menjadi kebutuhan penting. Data tersebut dapat mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan peta resmi, pelayanan publik, hingga pengelolaan potensi wilayah.
Nama Rupabumi Bukan Sekadar Penanda Lokasi
Terpisah, Surveyor Pemetaan Ahli Madya Badan Informasi Geospasial (BIG), Aji Putra Perdana, menjelaskan bahwa nama rupabumi atau toponim merupakan nama yang diberikan kepada suatu unsur atau objek di permukaan bumi, baik berupa unsur alami maupun buatan manusia.
Meski belum begitu populer di tengah masyarakat, pembakuan nama rupabumi memiliki arti penting untuk mewujudkan tertib administrasi, pembuatan peta resmi, serta pengelolaan data kewilayahan.
Dalam proses pembakuannya, terdapat sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya menghindari penggunaan istilah asing dan tidak menggunakan nama orang yang masih hidup.
Apabila menggunakan nama seseorang, penamaan baru dapat dilakukan sekurang-kurangnya lima tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Selain itu, orang tersebut harus memiliki jasa terhadap wilayah yang akan menggunakan namanya.
Penulisan nama objek juga harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting agar nama-nama geografis memiliki standar yang jelas, tidak menimbulkan kerancuan, serta dapat digunakan secara konsisten dalam berbagai dokumen dan peta resmi.
Teguhkan Identitas Sejarah Tegalsari
Setelah sesi pemaparan, tim penilai BIG melanjutkan kegiatan dengan meninjau kawasan Wisata Religi Tegalsari. Lokasi ini menjadi salah satu objek yang ditinjau, khususnya berkaitan dengan unsur rupabumi masjid dan kawasan pemakaman khusus.
Pemilihan Tegalsari tentu memiliki nilai tersendiri. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu ruang penting dalam perjalanan sejarah dan perkembangan tradisi keislaman di Ponorogo.
Melalui peninjauan tersebut, penyelenggaraan nama rupabumi tidak hanya dilihat dari kelengkapan administrasi dan data digital, tetapi juga bagaimana identitas tempat yang memiliki nilai sejarah dan budaya dapat terdokumentasi secara tepat.
Ke depan, tersedianya data geospasial yang akurat diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menjaga identitas wilayah, melestarikan sejarah, serta melindungi warisan budaya lokal.
Prestasi tiga besar tingkat Jawa Timur pun bukan sekadar capaian dalam penilaian pemerintah daerah. Lebih dari itu, menjadi dorongan agar Ponorogo terus membangun tata kelola pemerintahan yang modern tanpa kehilangan jejak sejarah dan jati diri daerahnya.
Sebab, ketika sebuah wilayah mampu menjaga nama dan identitas geografisnya, sesungguhnya daerah tersebut sedang merawat ingatan sejarah untuk diwariskan kepada generasi mendatang. (ADV)
