Raperda Perubahan Pengelolaan Aset, Ketua DPRD Dwi Agus : Fraksi-Fraksi Soroti Transparansi dan Potensi PAD
 |
| Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, S.H, M.Si |
PONOROGO, METROWILIS.COM – Pengelolaan aset milik daerah menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Ponorogo. Selain menyesuaikan regulasi terbaru dari pemerintah pusat, perubahan peraturan daerah (Perda) diharapkan mampu mendorong pemanfaatan aset daerah secara optimal, transparan, dan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu (11/11/2026), di Gedung DPRD Ponorogo.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., yang akrab disapa Kang We, menjelaskan bahwa perubahan Perda tersebut diperlukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 terkait pengelolaan barang milik daerah.
"Kita sudah punya Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Setelah itu muncul Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, perlu ada penyesuaian terhadap Perda yang sudah ada. Karena itu, pemerintah daerah mengajukan Raperda perubahan untuk dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan," terang Kang We kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna.
Dijelaskan, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Ponorogo, enam fraksi menyampaikan pandangan umum secara langsung dalam forum rapat. Sementara Fraksi NasDem tidak hadir karena bersamaan dengan agenda peringatan hari ulang tahun fraksi. Meski demikian, pandangan umum Fraksi NasDem telah diserahkan melalui sekretariat dan turut disampaikan dalam rapat paripurna.
Sejumlah catatan dan pertanyaan disampaikan fraksi-fraksi. Di antaranya mengenai pentingnya pengelolaan aset daerah secara benar, tertib administrasi, dan transparan. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pendataan ulang untuk memastikan seluruh aset milik daerah telah tercatat dengan valid.
Selain itu, fraksi-fraksi menyoroti bagaimana aset daerah dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat.
Penggunaan dan pemanfaatan aset juga harus dilakukan secara terbuka serta memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Aset milik daerah tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu, melainkan harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.
"Harapan teman-teman fraksi, pengelolaan aset daerah benar-benar dilakukan secara transparan dan terbuka. Bagaimana aset ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD tanpa membebani masyarakat. Pemanfaatannya juga harus untuk kemaslahatan bersama, tidak boleh dimonopoli," tegasnya.
Banyak Aset Belum Dimanfaatkan Maksimal
Lebih jauh, Kang We menilai perubahan Perda ini bukan sekadar menyesuaikan regulasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal.
Menurutnya, Ponorogo memiliki banyak aset yang sebenarnya bernilai ekonomis, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu contohnya adalah tanah-tanah persawahan milik pemerintah daerah yang belum produktif karena belum disewakan atau belum dikelola dengan baik.
Padahal, apabila aset tersebut dimanfaatkan secara tepat, potensinya dapat memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus mendukung program ketahanan pangan.
"Selama ini banyak aset kita yang belum dikelola secara maksimal. Padahal, aset tersebut mempunyai nilai ekonomis. Salah satunya tanah-tanah persawahan. Kalau bisa dimanfaatkan sebagai time cloud pertanian, barangkali hasilnya bisa lebih maksimal, khususnya untuk mendukung nawacita Presiden terkait ketahanan pangan," ungkapnya.
Selain tanah persawahan, masih terdapat sejumlah aset lain yang perlu dievaluasi, terutama menyangkut kejelasan data dan pemanfaatannya. Persoalan tersebut nantinya akan diperdalam melalui pembahasan Panitia Khusus (Pansus) setelah DPRD menerima jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Kang We menegaskan, aset strategis milik daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi PAD Ponorogo yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara dana transfer dari pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami pengurangan.
"Tanah-tanah strategis perlu dikelola dengan baik dan transparan sehingga bisa meningkatkan PAD. Harapannya, peningkatan pendapatan daerah tersebut nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita melihat PAD belum mengalami peningkatan yang signifikan, sementara dana transfer dari pusat setiap tahun selalu berkurang," pungkasnya.
Melalui perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 ini, DPRD berharap pengelolaan barang milik daerah tidak hanya tertib secara administrasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi ekonomi aset daerah sebagai salah satu sumber penguatan keuangan Kabupaten Ponorogo.(AZ)
