DPRD Ponorogo Gelar Paripurna, Enam Fraksi Dorong Penataan dan Optimalisasi Aset Daerah
PONOROGO, Metrowilis.com - Penataan dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi perhatian utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Rabu (11/11/2026). Enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. Didampingi Wakil Ketua masing masing Evi Dwita Sari, S.Sos, Anik Suharto,S.Sos.
Sedangkan dari Eksekutif hadir Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, SH, Sekda Dr Agus Sugiarto MSi dan sejumlah pimpinan OPD Ponorogo.
Agenda tersebut dilaksanakan sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, sebagai bagian dari tahapan pembahasan perubahan regulasi pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Dalam pengantarnya, Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota fraksi yang telah memberikan perhatian dan masukan terhadap penyempurnaan regulasi tersebut. Menurutnya, pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan administrasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Aset daerah bukan hanya tercatat secara administrasi, tetapi harus dikelola dengan baik, tertib, dan transparan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," ujarnya.
Pandangan umum fraksi-fraksi mengerucut pada sejumlah persoalan penting, mulai dari tertib administrasi dan fisik aset, kepastian hukum, pengawasan, hingga optimalisasi aset daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKB melalui Sri Suryati menekankan pentingnya perubahan regulasi sebagai landasan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang lebih tertib, baik secara fisik maupun administrasi. Penataan aset dinilai membutuhkan aturan yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Laeli memberikan sejumlah catatan terkait penataan dan pengelolaan aset daerah. Fraksi ini menilai perlu adanya kontrol dan pengawasan yang kuat agar pengelolaan BMD berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kepastian hukum.
Fraksi Gerindra melalui Eka Retno menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pengajuan perubahan perda tersebut. Namun, fraksi ini meminta penjelasan secara komprehensif mengenai sejumlah substansi perubahan regulasi.
Pengelolaan aset, menurut Fraksi Gerindra, harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada hasil. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak sekadar menjadi penyesuaian aturan, tetapi juga mampu memperbaiki tata kelola aset secara nyata.
Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Melalui Agus Suwito, fraksi ini mendorong agar barang milik daerah dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui Ayatullah Ali menyoroti masih adanya persoalan ketidaktertiban pengelolaan aset yang perlu segera dibenahi. Fraksi ini mendorong optimalisasi aset, terutama tanah milik pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Menurutnya, pemetaan aset secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengetahui potensi pemanfaatannya. Aset yang selama ini belum produktif diharapkan dapat dioptimalkan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Sementara itu, Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera memberikan catatan mengenai pentingnya penataan regulasi yang berkeadilan, tertib legalitas, dan memberikan kepastian hukum.
Fraksi ini juga menyoroti potensi penguasaan aset oleh pihak-pihak tertentu sehingga diperlukan inventarisasi secara menyeluruh, penertiban, serta langkah konkret terhadap aset yang belum dikelola secara optimal. Termasuk aset di wilayah tertentu yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Secara umum, keenam fraksi menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan sejumlah catatan dan masukan yang diharapkan dapat diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Pandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan regulasi. Sebab, keberhasilan pengelolaan aset daerah tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen dan pencatatan, tetapi juga dari kepastian status kepemilikan, tertib pemanfaatan, serta kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Ponorogo.
Sementara itu Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita,S.H saat dikonfirmasi usai Rapat Paripurna mengatakan,pihaknya akan memberikan tanggapan secara resmi pada paripurna mendatang. Bunda juga merespon pemandangan Fraksi fraksi di DPRD terkait masukan yang positif untuk perbaikan Raperda tersebut.
Namun demikian pada tataran realisasi tentu baru akan bisa terlaksana pada tahun 2027.
"Ya kita nanti akan memberikan jawaban pada rapat berikutnya, masukan yang baik kita Terima, kita akan melakukan penelitian dan evaluasi terkait Aset agar lebih baik penataanya, namun ya baru bisa kita laksanakan tahun depan, " terangnya.
Bunda menandaskan, pengelolaan Aset akan dimaksimalkan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perlu diketahui, ada 7 Fraksi di DPRD Ponorogo. Namun yang menyampaikan secara langsung dibacakan ada 6 Fraksi. Satu Fraksi Nasdem tidak hadir namun memberikan tanggapanya secara tertulis karena masih merayakan HUT Partainya. Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno. SH, Msi juga mengucapkan selamat atas nama Ketua DPRD Ponorogo. (AZ)
