Ketua DPRD Dwi Agus Apresiasi Penetapan UU Perampasan Aset: Pemberantasan Korupsi Harus Berlandaskan Keadilan
![]() |
| Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, S. H, M.S.i |
PONOROGO, METROWILIS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi atas penetapan Undang-Undang tentang Perampasan Aset oleh DPR RI. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dwi Agus Prayitno pada Kamis (19/11/2026), saat menanggapi penetapan undang-undang tentang perampasan aset oleh DPR RI.
“Atas nama pimpinan DPRD Ponorogo, tentunya kami sangat mengapresiasi dan bersyukur atas penetapan Undang-Undang Perampasan Aset yang kemarin dilaksanakan oleh DPR RI,” ungkapnya.
Dwi Agus menegaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Namun, ketegasan tersebut juga harus dibarengi dengan upaya menjaga hak-hak masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.
Menurutnya, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Perampasan aset harus benar-benar ditujukan untuk mengambil kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, bukan justru merugikan masyarakat yang tidak bersalah.
Ia juga berharap, aset-aset hasil tindak pidana korupsi nantinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, aset-aset tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. Kekayaan yang berhasil diamankan harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain, kita juga harus menjaga masyarakat dari segala bentuk intimidasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dwi Agus mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan atas nama kekuasaan semata, melainkan harus benar-benar berlandaskan hukum dan keadilan.
Baginya, penegakan hukum harus memberikan kepastian dan perlindungan kepada semua pihak. Jangan sampai kebijakan perampasan aset justru menjadi instrumen yang merugikan seseorang apabila tidak didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum yang jelas.
“Pemberantasan korupsi yang dilaksanakan harus mengedepankan keadilan. Ini perlu dipertegas, artinya bukan atas nama kekuasaan, tetapi atas nama keadilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila suatu aset memang bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka aset tersebut tidak boleh dirampas.
“Mengamankan aset itu harus benar-benar berdasarkan ketentuan dan bukti. Kalau memang aset tersebut bukan hasil korupsi, maka jangan dirampas,” tandasnya.
Melalui penerapan undang-undang tersebut, Dwi Agus berharap pemberantasan korupsi dapat berjalan secara tegas, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, upaya penyelamatan aset negara tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara.(AZ)
