DPRD Ponorogo dan Pemkab Sepakati Perubahan Propemperda 2026 dan 2027, Raperda Pengelolaan Aset Daerah Masuk Pembahasan Pansus
PONOROGO, METROWILIS.COM – Sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif kembali terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (19/11/2026). Melalui forum resmi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama DPRD menyepakati sejumlah agenda strategis terkait pembentukan produk hukum daerah sekaligus menindaklanjuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., didampingi Wakil Ketua Pamuji, S.Pd., dan Anik Suharto, S.Sos., itu dihadiri Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan unsur pimpinan daerah.
Ada dua agenda penting yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Perubahan Keempat atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027.
Kedua, penyampaian jawaban Bupati Ponorogo atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas Raperda tersebut lebih lanjut.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari proses legislasi daerah. Penandatanganan nota kesepakatan merupakan bentuk persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembentukan peraturan daerah.
"Agenda Rapat Paripurna hari ini adalah :
1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Perubahan Keempat atas Propemperda Tahun 2026 dan Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027;
2. Jawaban Bupati Ponorogo atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo dan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda tentang Perubahan Perda nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, " terangnya.
Selain itu, sejumlah fraksi di DPRD juga telah menyatakan kesepakatan untuk menindaklanjuti Raperda tentang perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah melalui pembahasan di tingkat Pansus.
Dengan demikian, pembahasan Raperda tidak berhenti pada penyampaian pandangan umum fraksi maupun jawaban kepala daerah, tetapi berlanjut pada tahapan pembahasan yang lebih mendalam dengan melibatkan perangkat daerah terkait."Seluruh fraksi sepakat membentu Pansus untuk melanjutkan Raperda tersebut, setelah melalui kajian, pembahasan dan lain lain," pungkas Ketua DPRD Dwi Agus
Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian dan bekerja keras dalam proses pembahasan Raperda tersebut.
Menurut Bunda Lis, berbagai pandangan, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam menyempurnakan materi rancangan peraturan daerah agar nantinya dapat menghasilkan regulasi yang tepat dan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bunda Lis juga menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi secara jelas dan gamblang. Penjelasan tersebut menjadi landasan bagi DPRD untuk melanjutkan pembahasan Raperda ke tahapan berikutnya.
Respons dan kesepahaman yang terbangun dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan adanya ruang komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses pembentukan regulasi daerah.
Terlebih, pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Kejelasan regulasi diperlukan agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pembahasan di tingkat Pansus nantinya, diharapkan berbagai ketentuan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 dapat disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pengelolaan aset daerah saat ini.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pembentukan produk hukum daerah membutuhkan kerja bersama, kesamaan pandangan, serta komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD.
"Sebab, regulasi yang baik bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, melainkan juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab," pungkasnya.(AZ)


