Bunda Lis Jawab Pandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD Ponorogo Dengan Baik dan Jelas, Persoalan Aset Akan Jadi Terang
![]() |
| Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, SH saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi -fraksi di DPRD Ponorogo Kamis 19 Novemer 2026.( Foto : Metrowilis.com) |
PONOROGO, METROWILIS.COM – Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H., memberikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Wal hasil persoalan tersebut menjadi jelas dan terang.
Dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah, Bunda Lisdyarita menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan dan pengamanan administrasi. Lebih dari itu, aset milik pemerintah harus dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan fungsi sosial dan pelayanan publik.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Tri Suryati, A.Md., Lisdyarita menyatakan sependapat bahwa optimalisasi aset harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, lanjutnya, berupaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset yang produktif dengan tetap mengutamakan kepentingan sosial, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, menanggapi Fraksi PDI Perjuangan maPAN melalui juru bicara H. Wahyudi Purnomo, M.Si., pemerintah daerah menyatakan akan memperkuat pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD secara berjenjang dan berkelanjutan.
Lisdyarita yang akrab disapa Bunda Lis menegaskan, kepala perangkat daerah selaku pengguna barang mempunyai tanggung jawab penting dalam memastikan tertib pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi, pelaporan, penggunaan, pemeliharaan, serta pengamanan administrasi dan fisik aset daerah.
Pengawasan Aset yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
Menjawab pertanyaan Fraksi Nasional Demokrat melalui juru bicara Isnani, S.Pd., mengenai mekanisme pengawasan aset tanah dan bangunan yang digunakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Lisdyarita menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pengendalian administrasi dan pengawasan fisik.
Setiap pemanfaatan aset harus memperoleh persetujuan pejabat berwenang dan dituangkan dalam dokumen perjanjian yang mengatur objek pemanfaatan, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, nilai sewa atau kontribusi, hingga ketentuan pengakhiran perjanjian.
Selain itu, pemerintah daerah akan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan pembayaran, pemeliharaan aset, kesesuaian peruntukan, serta pengembalian aset setelah masa pemanfaatan berakhir.
Data Aset Terbengkalai Masih Memerlukan Verifikasi
Menanggapi Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Anik Suharto, S.Sos., yang mempertanyakan jumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau terbengkalai, Lisdyarita menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih melakukan inventarisasi, identifikasi, dan evaluasi secara bertahap.
Menurutnya, diperlukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh untuk memastikan jumlah aset yang belum dimanfaatkan, memerlukan perbaikan, maupun berpotensi dioptimalkan.
Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penertiban aset sesuai kondisi serta potensi masing-masing.
Sementara kepada Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Ayatullah Ali Syari’ati, S.H., yang meminta kejelasan jumlah keseluruhan BMD, aset yang telah diverifikasi secara fisik, hingga aset yang belum diketahui keberadaan dan status penguasaannya, Lisdyarita menjelaskan bahwa data tersebut akan disajikan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran BMD per 31 Desember 2026.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo menargetkan proses inventarisasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2026 dan dilanjutkan pada Tahun 2027 agar seluruh perangkat daerah memiliki data aset yang semakin akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.571 Bidang Tanah, 2.872 Sudah Bersertifikat
Salah satu jawaban yang memuat data konkret disampaikan kepada Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Elvis Wibisono, terkait perkembangan inventarisasi aset tanah dan bangunan Tahun 2026.
Berdasarkan data pemutakhiran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta laporan perangkat daerah, tercatat sebanyak 3.571 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.872 bidang telah bersertifikat, sedangkan 699 bidang lainnya belum bersertifikat. Selain itu, terdapat 100 bidang yang sedang dalam proses sertifikasi dan 263 bidang yang masih memerlukan penelusuran riwayat tanah.
Adapun jumlah gedung dan bangunan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebanyak 2.994 unit.
Data tersebut menjadi gambaran penting mengenai kondisi administrasi aset daerah yang masih membutuhkan penuntasan, khususnya dalam aspek legalitas, sertifikasi, dan penelusuran riwayat kepemilikan tanah.
Pemkab Siapkan Langkah Penertiban Aset Bermasalah
Menjawab pandangan Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera melalui juru bicara Christine Hery Purnawati, S.E., mengenai langkah konkret dan instrumen hukum untuk menertibkan aset yang dikuasai pihak tertentu, minim kontribusi PAD, atau belum memiliki legalitas yang jelas, Lisdyarita menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan penertiban.
Langkah yang disiapkan meliputi empat hal utama, yakni inventarisasi dan identifikasi aset, pengamanan administrasi dan hukum, penertiban pemanfaatan oleh pihak ketiga, serta penyelesaian aset bermasalah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh Barang Milik Daerah memiliki kejelasan status, terlindungi secara hukum, dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di akhir penyampaian jawabannya, Lisdyarita menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo.
Ia berharap sinergi dan kebersamaan antara pemerintah daerah dengan pimpinan serta seluruh anggota DPRD terus terjaga sehingga pembahasan Raperda dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi Kabupaten Ponorogo.
"Pengelolaan aset daerah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kekayaan daerah agar memiliki kepastian hukum, memberikan manfaat, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(AZ)



