Fraksi PKB Dukung Penyertaan Modal untuk Perumda Sari Gunung
Ponorogo | Metrowilis.com - Pada Kamis 30 Oktober 2025, suasana ruang paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo siang itu tampak hangat, bahkan sesekali menggelora. Satu per satu fraksi l pbergantian menyampaikan pandangan umum mereka terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung — badan usaha milik daerah yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Ponorogo.
Rapat yang dipimpin oleh Evi Dwitasari, didampingi Pamuji dan Anik Suharto, serta dihadiri Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, menjadi arena penting bagi wakil rakyat untuk menimbang langkah strategis Pemkab dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui BUMD.
“Pandangan fraksi-fraksi ini bagian penting dalam proses pembahasan raperda, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah,” tutur Evi membuka jalannya rapat.
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menjadi yang pertama menyampaikan pandangan. Melalui juru bicaranya, Tri Suryati, FKB menilai kiprah Perumda Sari Gunung selama ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan, terutama terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski begitu, FKB menegaskan bahwa penyertaan modal justru menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur dan kinerja perusahaan daerah tersebut.
“Penyertaan modal adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan merekonstruksi perusahaan agar tetap eksis, mendukung pembangunan daerah, dan pengelolaannya harus efektif serta efisien,” jelas Tri Suryati.
FKB menyatakan dukungannya terhadap investasi langsung ini, yang diharapkan mampu menjadi penyangga pendapatan daerah di masa mendatang.
Sementara itu dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudi Purnomo menegaskan pentingnya APBD sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penyertaan modal kepada BUMD seperti Sari Gunung bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat PAD.
“PAD mencerminkan kemandirian daerah. Salah satu sumber potensialnya adalah hasil penyertaan modal kepada BUMD,” ujarnya.
Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera (FPKS) lewat juru bicara Christine Heri Purnawati memberikan catatan penting agar penyertaan modal ini tidak gegabah. Ia menekankan perlunya kajian berbasis data sebelum kebijakan diambil.
“Kami percaya, jika dilakukan dengan perencanaan matang, penyertaan modal ini akan menjadi tonggak penting bagi kemandirian ekonomi Ponorogo,” katanya penuh optimisme.
Sedangkan Fraksi NasDem, melalui Isnani, memberikan pandangan yang lebih hati-hati. Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas dan transfer dari pusat yang berkurang, NasDem menilai penanaman modal ke Sari Gunung belum bisa menjadi prioritas utama.
“Beban APBD cukup berat. Perlu kajian mendalam sebelum melakukan penanaman modal. Kami tetap mendukung pengembangan BUMD sebagai penggerak ekonomi, tapi harus realistis,” tegasnya.
Dari Fraksi Gerindra, Anik Suharto menyampaikan bahwa partainya telah mempelajari Perumda Sari Gunung secara menyeluruh. Tidak hanya bergerak di bidang pertambangan batu kapur, Sari Gunung juga memiliki tujuh bidang usaha lain, termasuk perdagangan besar, hiburan, dan industri kreatif.
“Kami sepakat melanjutkan pembahasan raperda ke tahap berikutnya,” ujar Anik menegaskan sikap Gerindra.
Adapun Fraksi Demokrat melalui Elvis Wibisono memberikan pandangan realistis. Meski mendukung penguatan BUMD, ia mengingatkan bahwa penyertaan modal harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Dari tahun ke tahun, kontribusi BUMD terhadap PAD belum signifikan. Jika diberi penyertaan modal tanpa perencanaan matang, bisa kurang efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar yang diwakili Ayatullah menyatakan dukungan agar pembahasan raperda ini diteruskan ke tahap berikutnya, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dan efektivitas investasi daerah.
Rapat paripurna hari itu menandai langkah awal pembahasan serius arah masa depan Perumda Sari Gunung. Di tengah perbedaan pandangan antarfraksi, satu hal tampak jelas: semua pihak sepakat bahwa BUMD harus menjadi ujung tombak kemandirian ekonomi Ponorogo.
Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah dan tim pembahas. Apakah penyertaan modal ini akan menjadi titik balik kebangkitan Sari Gunung — atau sekadar kebijakan formal tanpa dampak berarti? Waktu dan kinerja yang akan menjawabnya.(AZ/red)
