Ketua DPRD Sunarto SPd : Terkait Mutasi Tak Ijin Pimpinan Dewan, Bahwa Berdasarkan Undang -Undang Sekretaris DPRD Diangkat Dan Diberhentikan Atas Persetujuan Pimpinan DPRD

 

Ponorogo, metrowilis.com- Ketua DPRD Sunarto SPd menyampaikan kepada Bupati Sugiri Sancoko agar dalam memutasi Sekretaris DPRD Ponorogo dilakukan dengan persetujuan pimpinan DPRD. Penyampaian itu didasarkan pada undang undang No 23 Tahun 2014 pasal 205.

Hal demikian disampaikan Ketua DPRD Sunarto SPd saat memimpin Rapat Paripurna tentang Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2023, Selasa 26 Maret 2024, menanggapi mutasi pada tanggal 21  Maret 2024 yang dilakukan oleh Bupati yang disampaikan tanpa meminta ijin kepada pimpinan DPRD. Pihaknya pun mengartikan  bahwa bupati dinilai tidak taat.
Sebelum menutup Rapat Paripurna, Sunarto SPd menyatakan jika mendasarkan pada Undang undang No 23 tahun 2014 pasal 205, bahwa sekretaris DPRD diangkat dan di berhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD. Ketua DPRD menjelaskan,
Salah satu Fungsi  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pengawasan  berdasarkan  UU  No 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah Pasal 153 huruf ( a,b dan c) dan Peraturan Pemerintah Nomer  12  Tahun 2018,tentang  Pedoman  Penyusun  Tata Tertib DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten  ayat  1 huruf a & b.

Selanjutkan ditegaskan, berdasarkan  Keputusan Gubernur  Jawa Timur Nomor  : 171.405/871/011.2/2019 tentang  Peresmian  Pengangkatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Ponorogo  Masa  Masa Jabatan 2019 – 2024, tertanggal  09 Agustus  2019, dengan susunan  sebagaimana terlampir.
"Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Jawa Timur  Nomor  :171.405/1313/011.2/2019 tentang  peresmian  Pengangkatan Pimpinan Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Ponorogo  Masa Jabatan  2019 – 2024 tertanggal 23 September 2019, berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah / Janji , 07 Oktober  2019, dengan susunan yang sampai  hari belum ada perubahan," bebernya.

Kemudian Sunarto Spd menambahkan, berdasarkan PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal  127 ayat (4) khusus   Pejabat  Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat  DPRD , sebelum di tetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD." Itu catatan Pak Bupati yang perlu kami sampaikan," pungkasnya pada Rapat Paripurna tersebut. (red)