Mahasiswa Doktoral UIN Ponorogo Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si Paparkan Strategi Politik Kultural PKB di Era Digital
Ponorogo | Metrowilis.com - Dwi Agus Prayitno SH, M.Si , mahasiswa semester 2 program doktor Studi Islam di UIN Muhammad Besari Ponorogo, memaparkan dalam sebuah artikel, kajian bertajuk “Cetak Biru Politik Kultural: Strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Merajut Legitimasi di Era Disrupsi”. Kajian ini menyoroti bagaimana PKB mampu bertahan dan berekspansi di tengah dinamika politik modern yang semakin pragmatis dan berbasis digital.
Dalam pemaparannya, Dwi menjelaskan bahwa PKB sebagai partai berbasis tradisi memiliki keunikan dalam membangun legitimasi politik. Berakar dari Nahdlatul Ulama (NU), PKB tidak mengedepankan agenda formalisasi syariat, melainkan mengandalkan praktik kultural sebagai sumber legitimasi utama.
“Identitas kultural Islam tradisional justru menjadi mesin adaptasi, bukan hambatan, dalam menghadapi kompetisi demokrasi yang sangat pragmatis,” terangnya kepada metrowilis.com Selasa 28 April 2026.
Menurutnya, sejak pasca Reformasi Indonesia 1998, PKB mengembangkan strategi pendidikan politik berbasis akar rumput. Pada periode 1999–2009, penguatan dilakukan melalui pelatihan kader, konsolidasi organisasi, serta kegiatan kultural seperti pengajian dan diskusi berbasis pesantren yang dimediasi oleh kiai.
Seiring waktu, PKB mengalami transformasi dalam pola representasi politik. Awalnya, partai ini berfungsi sebagai simbol identitas kultural NU. Namun, kini bergeser menuju representasi substantif dengan fokus pada kebijakan nyata, seperti kesejahteraan pedesaan, tata kelola pesantren, dan perlindungan pekerja migran.
Dwi juga menyoroti fleksibilitas koalisi PKB dalam lanskap politik Indonesia yang cair, terutama pada periode 2010 hingga 2020. Ia menilai pragmatisme politik yang dilakukan PKB tidak serta-merta menghilangkan nilai, melainkan tetap dibingkai dalam kepentingan warga NU.
“Simbol kultural tetap dipertahankan sebagai jangkar identitas, sementara keputusan politik diambil secara pragmatis untuk menghasilkan manfaat nyata,” jelas Politisi PKB yang juga Ketua DPRD Ponorogo ini.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya transformasi peran kiai dalam tubuh partai. Dari aktor mobilisasi langsung pada fase awal, kiai kini lebih berperan sebagai simbol legitimasi dan penjaga moral, sehingga memungkinkan partai bergerak lebih fleksibel dalam praktik politik sehari-hari.
Pada periode 2016–2019, saat politik identitas menguat di Indonesia, PKB mengusung narasi Islam Nusantara sebagai bentuk Islam yang inklusif. Strategi ini dinilai efektif dalam meredam polarisasi sekaligus memperkuat posisi partai di tengah kompetisi politik.
Dalam konteks digital, PKB juga dinilai berhasil mengintegrasikan strategi kultural dengan pendekatan modern berbasis algoritma. Hal ini tercermin dari peningkatan perolehan kursi dari 58 pada Pemilu 2019 menjadi 68 kursi pada Pemilu 2024.
Namun demikian, Dwi mengingatkan bahwa digitalisasi juga membawa tantangan baru. Munculnya relawan digital yang bergerak secara independen berpotensi menggeser struktur otoritas tradisional dan memicu fragmentasi internal.
“Digitalisasi membuka ruang demokratisasi komunikasi, tetapi juga berisiko menimbulkan ketidakstabilan relasi kuasa di dalam partai,” tambah Dwi, mahasiswa semester 2 Program Doktor UIN Kyai Ageng Basyari ini.
Sebagai kesimpulan, ia menegaskan bahwa keberhasilan PKB terletak pada kemampuan mengintegrasikan tiga elemen utama, yaitu pragmatisme koalisi, ekspansi digital, dan legitimasi kultural. Ketiganya harus berjalan secara seimbang agar strategi politik tetap berkelanjutan.
Dwi juga menekankan pentingnya penguatan substansi kebijakan di masa depan, khususnya dalam bidang lapangan kerja pemuda, ekonomi kreatif, dan pendidikan pesantren.
“Ketergantungan pada viralitas digital saja tidak cukup. Kredibilitas kebijakan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.(AZ)
