AWDI Kawal Penguatan Legalitas PPKRI, Upaya Menjaga Warisan Sejarah Perjuangan Bangsa
Jakarta | metrowilis.com – Upaya memperkuat legalitas organisasi yang menaungi para perintis kemerdekaan terus dilakukan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar menjaga eksistensi organisasi sejarah agar tetap relevan sekaligus mampu menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.
Komitmen itu ditunjukkan jajaran Pimpinan Pusat Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PP-PPKRI) saat melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dan pengawalan dari Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Budi Wahyudin Syamsu.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PP-PPKRI Eko Darmawan memaparkan berbagai program kerja sekaligus menjelaskan proses pembaruan legal standing organisasi yang kini dipimpinnya. Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk mengambil alih ataupun mengesampingkan jasa para sesepuh maupun pengurus terdahulu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk membenahi organisasi agar memiliki kepastian hukum.
Eko menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir dirinya menemukan adanya sejumlah pihak yang mengatasnamakan PPKRI dengan menggunakan atribut maupun kartu tanda anggota tanpa dasar legalitas yang jelas. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta mencederai marwah organisasi perjuangan.
Berangkat dari kondisi tersebut, pihaknya melakukan pembaruan administrasi organisasi melalui Akta Penegasan Nomor 45 Tahun 2025 yang dibuat oleh Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH. Pembaruan itu dilakukan setelah kepengurusan sebelumnya dinilai telah berakhir dan sebagian pengurus sudah meninggal dunia maupun tidak lagi aktif.
Selanjutnya, kepengurusan baru dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta instansi pemerintah terkait lainnya, tanpa mengubah sejarah berdirinya PPKRI.
"Harapan kami, keberadaan organisasi ini dapat diakui di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga segala proses pembinaan maupun hal-hal yang masih perlu dilengkapi dapat difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Eko.
Pihak Kementerian Sosial yang diwakili Kelompok Kerja (Pokja), Tri, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan dokumen yang disampaikan akan diteruskan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti. Ia menjelaskan bahwa kementerian memang memiliki data sejumlah organisasi pelaku sejarah perjuangan, namun organisasi veteran pejuang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Tri, karena komunikasi dengan kepengurusan PPKRI yang dipimpin Eko Darmawan masih terbilang baru, pihaknya membutuhkan waktu untuk mempelajari seluruh dokumen dan informasi yang telah disampaikan.
"Kami berharap silaturahmi dan audiensi ini menjadi awal komunikasi yang baik sehingga ke depan tersedia informasi yang lengkap dan akurat mengenai organisasi PPKRI," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum AWDI Budi Wahyudin Syamsu menegaskan bahwa organisasi sejarah perjuangan seperti PPKRI memiliki nilai penting yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya merawat semangat patriotisme sekaligus menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap jasa para pejuang kemerdekaan.
"Nilai-nilai perjuangan harus terus diwariskan kepada generasi muda agar semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap sejarah bangsa tidak luntur oleh perkembangan zaman," ungkapnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus PP-PPKRI, di antaranya Sutan Khaidir, Rosita, Maria Ayu Intan, Darsilah, Minanto Sanjaya, dan Basirun Sutana yang juga memberikan berbagai masukan dalam pembahasan.
Ke depan, proses pembaruan kepengurusan serta persiapan Musyawarah Besar (Mubes) PPKRI diharapkan mampu menghadirkan organisasi yang lebih tertata, solid, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional serta pemberdayaan masyarakat, tanpa meninggalkan nilai-nilai sejarah perjuangan yang menjadi ruh organisasi sejak awal berdirinya.
(AZ)
