DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2023

 

Ponorogo,metrowilis.com- DPRD Kabupaten Ponorogo Selasa 26 Maret 2024, menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Tahun 2023. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sunarto SPd didampingi Wakil Ketua Dwi Agus Prayitno SH MSi, Wakil Ketua H Miseri Effendi SH MH, Wakil Ketua Anik Sunarto beserta anggota dewan lainya, di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Gedung Wakil Rakyat setempat. Selain  itu dari pihak eksekutif hadir Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaranya. 

Pada kesempatan itu Ketua DPRD Sunarto SPd menyampaikan  berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelengaraan pemerintah daerah pada pasal 19 ayat 1 bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir." Sesuai jadwal bulan Maret agenda rapat pada hari ini adalah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ponorogo tahun anggaran 2023,sesuai Tatib DPRD no 1 tahun 2019 ayat 1 pasal 119,huruf c," terangnya. 

Lebih lanjut disampaikan, sesuai dengan peraturan DPRD Ponorogo no 1 tahun 2019 tentang tata tertib pasal 30 ayat 4 LKPJ Bupati akan dibahas secara internal oleh panitia khusus DPRD Ponorogo. Sesuai dengan pasal 79 ayat 1 jumlah pansus terdiri dari dari 15 anggota antara lain dari Fraksi Nasdem 4 orang, PKB 3 orang, Demokrat dan Gerindra masing masing 2 orang serta dari PKS, Partai Amanat Persatuan dan Golkar masing masing 1 orang. "Setelah ini langsung dilanjutkan dengan Pansus untuk membahas LKPJ tersebut," terang Sunarto SPd.

Sementara itu Bupati Sugiri Sancoko dalam penyampaian LKPJ menyebutkan, APBD tahun 2023 direncanakan sekitar Rp 2,295 trilyun dan realisasinya sekitar Rp 2,322 trilyun. Rincianya adalah dari PAD sekitar Rp 363,6 milyar, dana transfer Rp 1,955 trilyun. Sedangkan lain lain Rp 2,94 milyar. 

Kemudian belanja daerah tahun 2023 direncanakan sekitar Rp 2,557 trilyun namun realisasinya sekitar Rp 2,485 trilyun. " Tidak terserap 100 persen karena adanya efisiensi anggaran, selain itu pada tahun 2023 RSUD mengganggarkan belanja modal jalan dan irigasi sekitar Rp 1.619.827.100,namun realisasinya hanya sekitar 56 persen, karena adanya proyek kintruksi strategis," terangnya.(ADV)