Soroti Item RAPBD 2024, Ketua Dewan Katakan Belum Mencerminkan Isi RAPBD 2024, Kang Bupati Bilang Sudah Sesuai Arahan dan UU Berlaku Serta Runtut

Ponorogo, metrowilis.com- Ketua DPRD Ponorogo Sunarto SPd mengatakan jika beberapa item yang diharapkan tuntas pada isi RAPBD tahun 2024 belum tercapai. Karena itu, pihaknya akan membahas dan mengkritisinya di Rapat Pansus. " Beberapa item yang kita harapkan tuntas, tapi belum mencerminkan isi RAPBD tahun 2024.Sehingga kita akan tetap kritisi di Pansus, 24 November kita mulai," kata Sunarto SPd usai Rapat Paripurna DPRD Senin 20 November 2023.

Menurutnya jawaban eksekutit masih sebagian kecil seperti soal pemekaran desa, sedangkan dana hibah, infrastruktur, pendidikan masih perlu dicermati." Masih perlu dicermati dan didalami di Pansus. Kita sinergikan dengan reses, kesepakatanya pada RAPBD maupun APBD tahun 2024,devisitnya nol," jelasnya. 

Ditambahkan Sunarto SPd jika proses pemekaran desa dipastikan tidak akan selesai sebelum pemilu. Hal ini penting disampaikan untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan pendapat di masyarakat." Proses Pemekaran Desa saya pastikan tidak selesai sebelum pemilu, sehingga masyarakat tidak dibodohi, tidak diberikan informasi yang tidak benar," tandas Ketua dewan

Sementar itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan jika RAPBD tahun 2024 dirancang sesuai dengan arahan dan undang undang yang berlaku serta sudah runtut. Namun ia mengakui posturnya agak minimalis karena diberikan untuk hibah KPU dan Bawaslu." Sudah sesuai dengan arahan dan undang undang yang berlaku, dan sudah runtut sesuai dengan ketentuan. Kalau dihitung posturnya agak minimais karena nabrak dengan pemilu hibah KPU dan Bawaslu, jadi posturnya tidak besar," terang Bupati. 

Soal masukan dan kritikan dari Dewan di PU Fraksi, Bupati mengatakan jika hal itu sebagai amanat kinerja Dewan antara lain fungsi legeslasi, pengawasan dan anggaran. Menurutnya, semakin banyak pengawasan akan semakin baik kinerja pemerintahan. Hal itu juga akan menjadikan rakyat senang karena memiliki Dewan yang kritis. " Ya biarlah, DPRD itu ditugasi untuk mengawasi, itu amanah.Rakyat seneng jika punya Dewan yang kritis, dari awalkan kita rencana, kerjakan dan evaluasi serta pengawasan bersama dewan," lanjut Kang Bupati Giri. 

Menurut Bupati, demokrasi akan berjalan lebih baik jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Dan jika tidak berjalan maka akan gagal. " Semakin banyak organisasi pengawasan semakin baik bentuk bernegara kita, bukankan pembangunan kita selalu direncanakan dilakukan dan diawasi bersama DPR," tandas Kang Bupati Sugiri.(red)