Miseri Efendi Pilih Mundur di Tengah Polemik Kejurkab, IPSI Ponorogo Dihadapkan pada Persimpangan Pembinaan Atlet

Ponorogo || Metrowilis.com- Di tengah upaya membangun prestasi pencak silat yang lebih kompetitif, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Ponorogo justru dihadapkan pada dinamika internal yang berujung pada pernyataan pengunduran diri Ketua IPSI Kabupaten Ponorogo, H. Miseri Efendi, S.H., M.H

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Pencak Silat yang digelar di kediamannya, Joglo Jalan Nanas, Kelurahan Keniten, Selasa (14/7/2026) seperti yang dikutip jktv.co.id.

Rapat yang semula diharapkan menjadi ruang mencari solusi justru berakhir tanpa kesepakatan setelah muncul perbedaan pandangan mengenai mekanisme pendaftaran peserta.

Suasana forum yang berlangsung cukup panjang menggambarkan adanya dua pandangan berbeda dalam melihat masa depan pembinaan atlet pencak silat di Ponorogo. Di satu sisi, terdapat keinginan agar peserta Kejurkab hanya didaftarkan melalui perguruan. Di sisi lain, panitia tetap berpegang pada Technical Handbook (THB) yang membuka kesempatan pendaftaran secara lebih luas.

Bagi Miseri Efendi, perdebatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan kejuaraan. Di balik itu terdapat pertanyaan besar tentang bagaimana Ponorogo dapat menjaring lebih banyak atlet potensial dan meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Sebelum rapat berlangsung, ia mengaku telah berupaya mempertemukan seluruh pihak yang memiliki perbedaan pandangan. Harapannya sederhana, menemukan jalan tengah yang dapat diterima bersama demi kepentingan organisasi dan atlet.

Namun kenyataan berkata lain. Masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya sehingga forum tidak mampu menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.

Menurut Miseri, gagasan pendaftaran terbuka lahir dari evaluasi terhadap pelaksanaan Kejurkab sebelumnya. Saat itu, dari 25 perguruan pencak silat yang ada di Ponorogo, hanya 13 perguruan yang mengirimkan atlet untuk berkompetisi.

Data tersebut menjadi bahan refleksi bagi IPSI. Jika ruang kompetisi diperluas, maka peluang menemukan bibit atlet berprestasi juga diyakini akan semakin besar.

“Semakin banyak peserta yang ikut bertanding, semakin sehat kompetisinya. Dari situ kita bisa menemukan atlet-atlet terbaik untuk membawa nama Ponorogo,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Dalam pandangannya, sistem pendaftaran terbuka bukan berarti menghilangkan peran perguruan. Justru seluruh unsur, mulai dari perguruan, klub, instansi hingga perguruan tinggi tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas pembinaan dan menjaring talenta pencak silat dari berbagai jalur yang selama ini mungkin belum terakomodasi.

Miseri juga menegaskan bahwa Technical Handbook yang menjadi dasar pelaksanaan Kejurkab telah ditandatangani panitia dan sebelumnya telah disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait.

Namun ketika perbedaan pandangan tidak kunjung menemukan titik temu dan rapat berakhir dalam kondisi deadlock, ia mengambil keputusan yang cukup mengejutkan. Di hadapan forum, Miseri menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketua IPSI Kabupaten Ponorogo.

Keputusan itu, menurutnya, bukan dilandasi kekecewaan pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab moral ketika tujuan bersama sudah tidak lagi dapat disepakati dalam satu arah yang sama.

“Yang saya pikirkan adalah bagaimana pencak silat Ponorogo bisa semakin berprestasi. Kalau tujuan itu tidak bisa disepakati bersama, saya memilih mundur,” ujarnya.

Pernyataan tersebut ternyata tidak hanya disampaikan sekali. Selama rapat berlangsung, ia beberapa kali mengutarakan niat yang sama sebagai bentuk sikap atas kebuntuan yang terjadi.

Meski demikian, Miseri memastikan dirinya tidak akan meninggalkan organisasi begitu saja. Hingga ada keputusan resmi dari Pengurus Provinsi IPSI Jawa Timur, ia menyatakan tetap siap membantu jalannya roda organisasi dan pembinaan atlet.

Baginya, yang terpenting bukanlah jabatan, melainkan keberlanjutan pembinaan serta kesempatan bagi atlet-atlet muda Ponorogo untuk terus berkembang dan berprestasi.

Kini, perhatian insan pencak silat Ponorogo tertuju pada langkah selanjutnya. Akankah polemik mekanisme pendaftaran Kejurkab menemukan jalan keluar? Bagaimana sikap Pengurus Provinsi IPSI Jawa Timur terhadap pengunduran diri ketua kabupaten? Dan yang paling penting, mampukah seluruh elemen pencak silat di Ponorogo kembali menyatukan langkah demi masa depan atlet?

Pertanyaan-pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang pasti, di balik dinamika organisasi yang terjadi, harapan untuk melahirkan pesilat-pesilat berprestasi tetap menjadi tujuan utama yang seharusnya diperjuangkan bersama.(Red)